membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin. oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh. penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sebagai salah satu negara Muslim, Indonesia di era Reformasi ini telah berkomitmen untuk melakukan perlindungan dan penegakan HAM sejalan dengan penerapan sistem demokrasi secara substantif. Hanya saja, kini masih ada sejumlah masalah atau kendala dalam perlindungan HAM ini, baik yang bersifat substantif, struktural maupun kultural. A. Hubungan Negara Hukum dengan Hak Asasi Manusia Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbicara penegakan HAM, berarti berbicara tentang harkat dan martabat orang Indonesia, berbicara tentang cita-cita bangsa Indonesia yang di ikrarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan Makalah Hak Asasi Manusia (HAM) 2.6 Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di pisahkan, baik dalam Pengaturan kewenangan ini lebih detail diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang kesemuanya itu ditujukan untuk meliundungi, memajukan, menegakkan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia sebagaimana menjadi tujuan hukum sekaligus pemenuhan ham. Kata Kunci : Penegakan Hukum dan Ham, Era Otonomi Daerah. menjadi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara umum konsep HAM yang diatur di dalam ketiga macam aturan itu sama, meskipun terdapat beberapa ketentuan hak asasi manusia yang terdapat di Deklarasi Universal HAM namun tidak ditemukan di Undang-Undang Dasar 1945 ataupun sebaliknya. Meskipun sudah banyak instrumen baik dalam skala Bentuk-bentuk penegakan HAM tersebut juga meliputi lembaga-lembaga: Pengadilan ad hoc HAM, yaitu pengadilan khusus untuk kasus-kasus HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 2A tahun 2000. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yaitu lembaga yang bertugas mencari kejelasan kasus HAM di luar pengadilan. Makalah Penegakan HAM di Indonesia. BAB I : Menapaki Jalan Terjal Penegakan HAM di Indonesia. Fakta yang terjadi di negeri ini : Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi saat ini banyak terjadi peristiwa pembunuhan. Salah satu buktinya, sering sekali media masa memberitakan adanya kasus pembunuhan Setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan dan kemerdekaan, akan tetapi Materi Kuliah PGSD, RPP, Makalah. DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Istilah HAM dalam UUD 1945 secara eksplisit tidak ada namun secara emplisit kita tidak dapat menafsirkan bahwa HAM dapat di temukan pada bagian pembukaan UUD 1945 Alinea pertama dan pada bagian Batang Tubuh UUD 1945, pasal 27 sampai dengan 31 yaitu ; dA8WiR.